MARI MENATA DAN MEMBERDAYAKAN MODAL SOSIAL MASYARAKAT

MARI MENATA DAN MEMBERDAYAKAN MODAL SOSIAL MASYARAKAT
Disadari tidak, akhir-akhir ini, rakyat kebanyakan secara intensif melakukan berbagai aksi protes kepada pemerintah pusat dan daerah berkaitan dengan kebijakan-kebijakan pelayanan publik yang berdampak destruktif terhadap modal sosial masyarakat. Modal sosial yang dimaksud berkaitan a.l dengan dimensi atau faktor saling percaya (social trust), relasi sosial, jaringan sosial, solidaritas dan kohesi sosial, pemberdayaan, dsb.

Banyak kebijakan pelayanan publik sbg wujud tanggung jawab negara dan pemerintah untuk melayani masyarakat demi penegakkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, demokrasi dan keadilan sosial, justru berubah sebaliknya. Salah satu bidang pelayanan publik yang amat krusial dan rentan melahirkan tindakan-tindakan kekerasan dan konflik sosial ketika kebijakan pelayanan publik itu bersentuhan dengan sumber daya alami : tanah, hutan, pesisir dan laut sebagai modal natural masyarakat/rakyat membangun modal ekonomi, sosial, budaya dan spiritualnya.

Fakta sosial membuktikan antara lain bahwa, alih fungsi lahan atas nama berbagai “kepentingan publik”, telah menyebabkan ketegangan, konflik dan kekerasan yang menempatkan rakyat kebanyakan pemilik tanah dan ulayat berhadapan dengan negara dan pemerintah. Alih fungsi lahan dengan ganti rugi yang tidak memadai bagi rakyat, telah memicu penolakan sampai konflik dan korban jiwa. Pemindahan masyarakat dari lokasi lama tanpa fasilitasi pemerintah melahirkan persoalan serius tentang eksistensi hidup rakyat dan masa depannya: membangun ekonomi, sosial, budaya, dst. Kondisi ini rentan dan bahkan terbukti berakibat runtuhnya basis usaha ekonomi dan ketahanan pangan, retaknya modal sosial seperti relasi, solidaritas, integritas sosial, dsb.

Budaya berubah dari yang mengedepankan manusia dan masyarakat menjadikan manusia dan masyarakat hanya sebagai obyek dan alat kepentingan ekonomi dan politik pihak-pihak di luar masyarakat. Tanah sebagai basis dan modal natural dalam membangun, menegakkan dan memajukan hak asasi : ekonomi, sosial dan budaya, justru berubah menjadi asset dan akses yang beralih fungsi melalui berbagai kebijakan pelayanan publik sehingga destruksi modal masyarakat tak terhindarkan. Konflik sosial, pelanggaran hak asasi, kemiskinan dan marginalisasi basis-basis pembangunan ekonomi kerakyatan, semakin menunjukan kegerangannya.

Marilah bersama menyelematkan sumber daya utama rakyat membangun diri dan masa depannya, yakni: MODAL NATURAL (tanah, hutan, pesisir dan laut), MODAL EKONOMI (bagaimana rakyat memiliki akses mengelola modal natural menjadi basis kehidupan sehar-hari), MODAL SOSIAL (relasi sosial, saling percaya, kohesi sosial, integritas dan jatingan), dan MODAL SPIRITUAL (persudaraan, kekeluargaan, kemanusiaa, HAM, keadilan dsb). Bila kita tidak ingin terpuruk terus menjadi “bangsa budak di negeri sendiri.” Kelalaian ini, akan terus menimbun warisan trauma psikososial berkepanjangan sebagai “bom waktu” yg akan meledak kapan saja, dimana saja, dan oleh siapa saja, yg sudah rentan karena marginalisasi, kemiskinan, ketidakadilan, pelanggaran HAM, dsb.

Bersama Istri Tersayang

Bersama Istri Tersayang

Di Palangka Raya – Eko Vilage : taman yang hijau dan dikelilingi satwa kesayangan masyarakat saat didampingi istri tersayang mengerjakan pekerjaan sebagai Tim Leader (konsultan) utk Menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Prov Kalteng 2000 – 2005

HUT BNN

HUT BNN

Bersama Maestro Biola Indonesia, Idris Sadri pada HUT BNN di Monas

HUT BNN

HUT BNN

Bersama Irjen Pol. Dr. Benny Mamoto pada HUT BNN di Monas